Opini  

Dari Belanja Online Sampai Politik: Ternyata Ponsel Kita Menggerakkan Ekonomi Negara

DEPOKPOS – Setiap kali Anda beli barang di Shopee atau bayar pakai GoPay, tanpa sadar Anda sedang ikut mengubah ekonomi Indonesia.

Bayangkan begini: Ibu Sari pagi ini beli susu anak, baju, dan peralatan dapur lewat HP. Total Rp 850 ribu. Bayar pakai dompet digital. Selesai. Cuma 15 menit. Kelihatannya biasa aja, kan? Tapi kalau jutaan orang Indonesia melakukan hal yang sama setiap hari, angkanya jadi gila-gilaan.

Belanja online Indonesia tahun 2024 mencapai 75 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.200 triliun). Itu lebih besar dari anggaran beberapa kementerian pemerintah!

Rata-rata orang Indonesia belanja online Rp 543 ribu per bulan. Kalikan dengan 215 juta orang yang belanja online, hasilnya? Uang berputar dalam jumlah fantastis. Dan fakta menariknya adalah 7 dari 10 orang belanja pakai HP, bukan laptop. Jadi ponsel Anda sekarang ini bukan cuma buat scrolling—tapi mesin ekonomi mini.

Warung Jadi Toko Online: Kisah Pak Budi dan Jutaan UMKM

Pak Budi di Yogyakarta dulu jualan batik di pasar tradisional. Sekarang? Jualan online, omzet puluhan juta per bulan.

Cerita kayak gini ada jutaan. Usaha kecil menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60% ekonomi nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Artinya, hampir semua orang Indonesia kerja di UMKM.

Tahun 2020, ada 11 juta UMKM yang sudah jualan online. Target pemerintah: 30 juta UMKM digital tahun 2030.

Pemerintah nggak cuma ngomong doang. Mereka mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 35 triliun buat beli produk UMKM. Ini contoh nyata keputusan politik yang langsung mengubah hidup orang kecil.

Dompet Digital: Uang Tanpa Kertas

Hampir setengah (45%) pembayaran belanja online sekarang pakai dompet digital seperti GoPay, OVO, atau DANA. Uang fisik mulai ditinggalkan.

Transaksi dompet digital tahun 2023 mencapai Rp 835 triliun—angka yang sulit dibayangkan. Itu setara dengan ratusan gedung pencakar langit.

Yang paling populer sekarang? Beli sekarang, bayar nanti (BNPL). 68% orang pakai sistem ini. Cara orang Indonesia hutang dan cicilan udah berubah total.

Peran Pemerintah

Transformasi digital ini nggak terjadi sendiri. Pemerintah main peran besar:

Beberapa aturan-aturan baru yang mendukung antara lain:

  • UU Perlindungan Data Pribadi (2022) yang mengatur gimana perusahaan menyimpan data kita
  • UU Cipta Kerja yang mempermudah perizinan usaha online

Pemerintah juga membangun jaringan internet fiber optik, pusat data, dan jaringan 5G. Ini bukan cuma soal internet cepat—tapi soal siapa yang menguasai ekonomi masa depan. Hasilnya? Indonesia sekarang jadi negara tujuan investasi digital terbesar kedua di ASEAN, dengan nilai USD 21,97 miliar.

Fenomena Live Shopping, Masalah dan Proyeksi Kedepannya

6 dari 10 orang Indonesia pernah beli barang sambil nonton live streaming. Lihat influencer masak, langsung beli panci yang dia pakai. Lihat selebgram pakai baju bagus, klik beli.

Brand lokal Indonesia sekarang bersaing sama merek internasional lewat TikTok Shop dan Instagram. Siapa sangka jualan lewat video bisa seampuh ini?

Taksemua indah. Masih banyak daerah yang internetnya lemot, banyak orang yang nggak ngerti cara jualan online, dan penipuan online makin banyak.

Banyak platform besar yang asing semua—mereka yang kuasai pasar Indonesia. Ini jadi dilema politik: kita mau kontrol sendiri atau biarkan asing yang pegang kendali?

Ekonomi digital Indonesia diprediksi bisa mencapai 600 miliar dollar AS tahun 2030. Itu hampir setara seluruh ekonomi Indonesia 10 tahun lalu!

Belanja online sendiri bisa mencapai USD 95 miliar tahun 2029. Angka yang bikin negara lain ngiler.

Kesimpulan

Jadi setiap kali Anda:

Beli barang di marketplace
Bayar pakai GoPay atau OVO
Nonton live shopping
Pesan makanan online

Anda tak cuma belanja. Anda sedang:

Menggerakkan ekonomi nasional
Memberi makan jutaan UMKM
Ikut menentukan arah politik ekonomi Indonesia

Ponsel di tangan Anda adalah senjata ekonomi. Dan setiap klik Anda, tanpa sadar, adalah suara politik tentang masa depan Indonesia.

Pertanyaannya cuma satu: siapa yang akan mengontrol ekonomi digital ini—kita atau mereka?. (Ahmad Syamil Muzzakkir, Mahasiswa Universitas Tazkia)