MJ. Jakarta – Aliansi Masyarakat Anti Nepotisme mengangkat isu serius terkait manajemen Rumah Sakit Soeharto Heerdjan. Mereka menuduh bahwa para staf rumah sakit sering mendapat tekanan dan ancaman jika mencoba mengungkapkan masalah internal atau menuntut hak mereka.
Aliansi menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi pekerja dan etika manajemen rumah sakit.
Aliansi Masyarakat Anti Nepotisme menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap jajaran manajemen RS Soeharto Heerdjan, mulai dari Direktur Utama hingga staf lainnya.
Mereka berharap bahwa investigasi KPK bisa mengungkap berbagai bentuk penyimpangan yang ada serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami sudah mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Kementerian Kesehatan RI dan Kantor KPK pada hari Jumat, 20 September 2024,” ujar Rizal, Koordinator Lapangan aksi tersebut. (18/9/24)
Rizal menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit, serta memperjuangkan hak-hak pekerja yang telah lama diabaikan.
Aksi ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk menuntut perbaikan di sektor pelayanan kesehatan, khususnya dalam manajemen rumah sakit, demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan.
