MJ. Lampung Selatan – Masyarakat Desa Pancasila kembali menggelar rapat koordinasi antar dusun pada Minggu malam, 8 September 2024, pukul 20.00 WIB, di Dusun 6. Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat berinisial TO, Wakil Ketua BPD, RT, serta Kepala Dusun setempat.
Pertemuan ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Kepala Desa Pancasila yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), Wondo Sudarsono, yang menggantikan kepala desa sebelumnya yang sedang menjalani hukuman atas kasus korupsi di Rutan Bandar Lampung.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) NKRI, Irawan TH, SH., masyarakat dari Dusun 1 hingga Dusun 6 menyampaikan kekecewaan mereka atas dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap sejumlah permasalahan.
Salah satunya adalah desakan masyarakat untuk memberhentikan Kaur Perencanaan desa, Arikusnadi, yang telah hampir setahun tidak aktif bekerja, namun masih menerima gaji tanpa alasan yang jelas. Selain itu, masyarakat juga menyoroti keberadaan aparatur desa yang bukan warga Desa Pancasila, serta pemilihan ulang Kepala Dusun 4 yang tak kunjung dilaksanakan meskipun sudah ada teguran lisan maupun tertulis.
“Masyarakat sudah berulang kali menyampaikan permintaan melalui BPD dan Kepala Desa untuk memberhentikan Kaur Perencanaan yang sudah lama tidak aktif, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan tegas,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dinilai tidak jelas.
Dugaan pungutan liar (pungli) juga menjadi sorotan masyarakat, di mana setiap pengurusan surat menyurat dikenakan tarif hingga ratusan ribu rupiah, tanpa ada penjelasan pasti mengenai penggunaan dana tersebut.
“Kami sudah menanyakan kepada pihak desa, tapi yang dijawab hanya bahwa ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur hal itu. Namun, hingga kini, dana yang dikumpulkan tersebut tidak jelas penggunaannya,” keluh warga.
Irawan TH, SH., selaku Ketua DPP BARAK NKRI, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Desa yang dinilai tidak bijak dalam menangani keluhan masyarakat. Menurutnya, bahkan Camat Natar telah memberikan peringatan agar aparatur desa yang tidak aktif atau bukan warga desa segera diberhentikan.
“Masyarakat Desa Pancasila merasa kecewa dengan Kepala Desa yang tidak segera mengambil tindakan tegas. Jika permintaan mereka tidak dipenuhi, masyarakat siap turun ke kantor desa dan kecamatan untuk menuntut kejelasan,” tegas Irawan.
Masyarakat Desa Pancasila pun mengancam akan mendesak Kepala Desa Pancasila untuk mundur dari jabatannya jika tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan jalannya pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan.
Rapat ini kembali menegaskan adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintahan desa, dengan harapan besar agar Kepala Desa Pancasila segera mengambil tindakan sesuai harapan masyarakat.
