Oleh Andri Yudhi Supriadi, warga Depok pemerhati sosial dan ekonomi
Ambisi menghadirkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai yang terbaik sepanjang sejarah bukan sekadar target teknokratis. Ia adalah ujian nyata bagi kesiapan “mesin” Badan Pusat Statistik, sebuah sistem besar yang terdiri dari kepemimpinan, sumber daya manusia, metodologi, teknologi, serta jejaring kerja dari pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar: seberapa siap seluruh komponen itu bekerja dalam satu irama, dan seberapa kuat mereka saling menguatkan?
Penunjukan Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi memberikan energi baru dalam menggerakkan transformasi tersebut. Ditambah dengan posisi BPS yang kini setara kementerian, terdapat penguatan legitimasi untuk mendorong orkestrasi data secara nasional. Namun, dalam kerangka “mesin”, kepemimpinan dan status kelembagaan ibarat penggerak awal—penting, tetapi kinerja sesungguhnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh sistem bekerja secara sinkron, dari pusat hingga unit terkecil di daerah.
Sensus Ekonomi 2026 dirancang dengan cakupan lapangan usaha yang lebih luas, berupaya menangkap aktivitas ekonomi hingga ke sektor informal dan ekonomi digital. Ini sejalan dengan praktik global yang mulai menggabungkan pendekatan sensus konvensional dengan pemanfaatan data alternatif. Riset dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa integrasi data administratif dan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkaya kualitas statistik resmi. Namun, kompleksitas yang meningkat juga membawa konsekuensi: kebutuhan kesiapan sistem yang jauh lebih matang dan merata.
Di sinilah pentingnya melihat “mesin BPS” secara utuh. Dari sisi metodologi, perlu ada keseimbangan antara perluasan cakupan dan menjaga kualitas data. Dari sisi teknologi, integrasi sistem menjadi kunci agar data tidak terfragmentasi. Sementara dari sisi sumber daya manusia, kapasitas petugas—terutama di daerah—menjadi penentu yang paling nyata. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi penjaga kualitas di garis depan.
Peran ini layak mendapat perhatian lebih, sekaligus penguatan yang konsisten. BPS daerah selama ini telah menjadi tulang punggung dalam berbagai kegiatan statistik nasional, sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak sederhana. Pengalaman lapangan, kedekatan dengan responden, serta kemampuan membaca konteks lokal adalah kekuatan yang tidak tergantikan. Ketika dukungan pusat mampu menjangkau dan memperkuat kapasitas ini, maka kualitas data nasional akan terangkat secara alami.
Riset dari World Bank dan United Nations Statistics Division menegaskan bahwa sistem statistik yang kuat selalu dibangun di atas koordinasi lintas level pemerintahan yang solid. Dalam konteks Indonesia, ini berarti hubungan pusat dan daerah tidak cukup hanya bersifat instruktif, tetapi perlu tumbuh sebagai kemitraan yang saling percaya. Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi (KKD) bukan hanya prinsip kerja, melainkan fondasi yang menjaga agar seluruh sistem tetap terhubung.
Metafora “pimpinan lari sprint, anak buah lari marathon” membantu menjelaskan dinamika tersebut. Kepemimpinan pusat perlu bergerak cepat, menetapkan arah, dan menjaga momentum. Namun di sisi lain, pelaksana di daerah menjalankan ritme yang lebih panjang—menjaga konsistensi, menghadapi tantangan lapangan, dan memastikan kualitas tetap terjaga dari waktu ke waktu. Keduanya bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk diselaraskan.
Ketika sprint di pusat diterjemahkan menjadi ritme yang realistis di daerah, maka energi perubahan tidak akan terputus. Sebaliknya, ia akan mengalir sebagai kekuatan kolektif. Di titik ini, rasa saling memahami menjadi kunci: pusat memahami tantangan lapangan, daerah memahami arah besar yang ingin dicapai. Dari sana, muncul sense of ownership yang membuat transformasi terasa sebagai upaya bersama, bukan sekadar instruksi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah optimalisasi kerja sama pengumpulan data antar Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam kerangka “mesin”, kolaborasi ini adalah bahan bakar yang menentukan efisiensi. Integrasi data administratif dapat mengurangi beban lapangan sekaligus meningkatkan konsistensi. Namun praktiknya membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan.
Di sinilah peran BPS menjadi semakin strategis—bukan hanya sebagai produsen data, tetapi sebagai penghubung yang menjaga agar berbagai sumber data dapat saling melengkapi. Upaya ini tentu tidak ringan, tetapi ketika dilakukan secara bertahap dan konsisten, hasilnya dapat memperkuat fondasi statistik nasional secara signifikan.
Pada akhirnya, ambisi menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai yang terbaik adalah peluang besar sekaligus tanggung jawab bersama. Modal awalnya sudah kuat: kepemimpinan baru, arah transformasi yang jelas, serta pengalaman panjang BPS dalam menyelenggarakan sensus dan survei berskala nasional.
Yang dibutuhkan selanjutnya adalah menjaga agar seluruh komponen mesin tetap selaras—antara pusat dan daerah, antara kecepatan dan ketahanan, antara target dan kesiapan. Karena dalam sistem sebesar ini, kekuatan tidak hanya terletak pada siapa yang paling cepat bergerak, tetapi pada seberapa kompak seluruh bagian mampu bekerja bersama.
Jika itu terjaga, maka Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya berpotensi menjadi yang terbaik dalam sejarah, tetapi juga menjadi cerminan kedewasaan sistem statistik Indonesia yang tidak hanya kuat secara desain, tetapi juga hangat dalam kolaborasi, dan kokoh dalam pelaksanaan.
