Oleh Andri Yudhi Supriadi, Warga Depok Pemerhati Sosial dan Ekonomi
Setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu membawa harapan baru. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh ekspektasi besar terhadap perubahan yang lebih nyata—mulai dari perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan kesejahteraan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.
Namun di tengah perjalanan awal pemerintahan ini, satu hal menjadi semakin jelas: dinamika antara pujian, kritik, dan sikap masyarakat terhadap keduanya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Ruang Apresiasi yang Tetap Diperlukan
Tidak dapat dimungkiri, sejumlah kebijakan pemerintah mendapat respons positif. Upaya menjaga stabilitas politik dan melanjutkan program strategis nasional menjadi salah satu faktor yang diapresiasi oleh berbagai kalangan. Dalam konteks ini, pujian bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan bahwa ada langkah yang berjalan sesuai harapan.
Pujian memiliki fungsi penting dalam pemerintahan. Ia menjadi penanda bahwa kebijakan tertentu berada di jalur yang benar. Tanpa apresiasi, pemerintah bisa kehilangan referensi tentang apa yang perlu dipertahankan.
Namun persoalannya, pujian yang berlebihan tanpa diimbangi evaluasi justru berisiko menciptakan rasa puas diri yang prematur.
Kritik yang Tak Pernah Sepi
Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah tetap bergema. Isu korupsi yang terus mencuat, ketimpangan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi, hingga efektivitas distribusi bantuan sosial menjadi sorotan publik. Berbagai operasi tangkap tangan yang masih terjadi menunjukkan bahwa persoalan struktural belum sepenuhnya terselesaikan.
Kritik dalam hal ini menjadi elemen penting dalam demokrasi. Ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kebijakan tidak berjalan tanpa koreksi. Kritik yang sehat bukanlah bentuk penolakan semata, melainkan upaya untuk memastikan bahwa arah pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Namun, tantangan muncul ketika kritik dianggap sebagai serangan, bukan masukan. Dalam situasi seperti ini, ruang dialog bisa menyempit, dan kritik berpotensi kehilangan efektivitasnya.
Fenomena Diam yang Mengkhawatirkan
Di antara pujian dan kritik, terdapat satu sikap yang sering luput dari perhatian: diam. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak bersuara—baik karena apatis, kelelahan menghadapi dinamika politik, maupun ketidakpercayaan bahwa suara mereka akan membawa perubahan.
Diam sering dianggap sebagai posisi netral. Padahal dalam konteks demokrasi, diam justru bisa menjadi masalah. Ketika semakin banyak masyarakat memilih untuk tidak terlibat, fungsi kontrol terhadap pemerintah menjadi melemah.
Lebih jauh lagi, diam dapat menciptakan ilusi stabilitas. Pemerintah terlihat berjalan tanpa banyak resistensi, padahal di bawah permukaan, ketidakpuasan mungkin terus terakumulasi tanpa kanal penyaluran yang sehat.
Keseimbangan yang Sulit Dijaga
Idealnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berada dalam keseimbangan: pujian diberikan secara proporsional, kritik disampaikan secara konstruktif, dan keduanya diterima dengan terbuka. Namun dalam praktiknya, keseimbangan ini tidak mudah dijaga.
Di era media sosial, suara publik sering kali terfragmentasi. Ada yang memuji tanpa reserve, ada yang mengkritik tanpa arah, dan tidak sedikit yang memilih diam di tengah kebisingan tersebut. Akibatnya, esensi dari partisipasi publik justru tereduksi.
Pemerintah membutuhkan kritik untuk memperbaiki kebijakan, sekaligus membutuhkan pujian untuk mempertahankan langkah yang tepat. Namun di atas itu semua, demokrasi membutuhkan keberanian warga negara untuk tetap bersuara.
Keberanian yang Menentukan Arah
Pernyataan sederhana ini menjadi relevan dalam konteks saat ini: pemerintah butuh pujian agar tahu apa yang benar, dan kritik agar tahu apa yang salah. Tapi rakyat butuh keberanian untuk tidak memilih diam.
Keberanian ini bukan berarti berbicara tanpa dasar, melainkan keberanian untuk terlibat secara sadar dan bertanggung jawab. Menyampaikan apresiasi ketika perlu, dan mengkritik ketika dibutuhkan.
Pada akhirnya, kualitas sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh masyarakatnya. Seberapa kritis, seberapa peduli, dan seberapa berani mereka dalam menjaga arah demokrasi.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tantangan ini menjadi semakin penting. Sebab di tengah harapan besar yang diemban, keberanian rakyat untuk tidak diam akan menjadi salah satu faktor penentu apakah perubahan benar-benar terjadi—atau hanya sekadar janji yang berulang.
