MJ. Jakarta – Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, H Husny Mubarok Amir, menyoroti kemacetan ekstrem yang berulang kali terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terakhir tercatat berlangsung selama empat hari, sejak Rabu hingga Sabtu (16–19 April 2025), yang disebutnya disebabkan oleh aktivitas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Macet panjang sudah beberapa kali terjadi dan merugikan masyarakat. Banyak warga Jakarta yang terkendala dan dirugikan karena macet tersebut,” ujar Husny dalam keterangannya kepada NU Online Jakarta, Selasa (22/4).
Menurut Husny, kemacetan yang berpusat di sekitar pelabuhan itu tak hanya menghambat mobilitas warga, namun juga menunjukkan lemahnya tata kelola lalu lintas truk kontainer oleh Pelindo. Ia mendesak adanya perbaikan sistem dan penjadwalan keluar-masuk kendaraan berat serta aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan.
“Kalau itu rapi mestinya tidak terulang kejadian-kejadian serupa seperti itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Husny menegaskan bahwa Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah pusat. Atas dasar itu, ia menyebut Kementerian BUMN harus bertanggung jawab penuh atas kemacetan yang disebabkan oleh perusahaan pelabuhan tersebut.
“Kementerian BUMN bertanggung jawab penuh atas kejadian seperti ini, termasuk mengevaluasi direktur utama atau jajaran direksi serta komisaris di Pelindo,” ujarnya.
Husny juga mengusulkan agar pemerintah pusat membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu opsi yang ia dorong adalah penyertaan modal daerah ke dalam Pelindo, atau membentuk skema kerja sama baru dalam bentuk joint venture.
“Contohnya PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), di mana Pemprov DKI memiliki 26,85 persen saham, sementara mayoritas dimiliki PT Danareksa (Persero), dan sisanya Pemerintah RI. Atau kita bisa lihat PT JIEP, yang merupakan BUMD dengan kepemilikan saham pusat di dalamnya,” jelas Husny.
Ia menambahkan, apabila struktur tertutup BUMN menghalangi opsi tersebut, maka solusi lainnya adalah pembentukan entitas baru seperti “Port of Jakarta”, yang dikelola bersama antara pusat dan daerah.
“Pelabuhan ini bisa dikelola langsung oleh Pemprov DKI melalui BUMD atau kemitraan strategis lainnya. Apalagi kita tahu, bibir pantai di kawasan Pelindo 2 itu merupakan aset milik Pemprov DKI. Bisa dibayangkan berapa banyak kapal yang berlabuh dan membayar setiap harinya,” ucapnya.
Di sisi lain, Husny mengapresiasi sikap Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan permintaan maaf atas kemacetan tersebut, meskipun kejadian itu berada di luar tanggung jawab langsung pemerintah provinsi.
“Permintaan maaf dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, patut diapresiasi. Ini adalah bentuk sikap ksatria seorang pemimpin yang berempati kepada warganya,” pungkas Husny.
