Persis satu abad silam, pada 1926, Sastrawan Ernest Hemingway menulis sepucuk surat kepada sahabatnya F. Scott Fitzgerald. Ada satu frasa dalam surat itu yang begitu menyengat: “ Courage is grace under pressure (Keberanian adalah keanggunan di bawah tekanan)”.

Begitu populernya frasa ini, enam dekade kemudian Neil Peart, seorang pembaca sastra yang rakus, penulis lirik lagu yang bagus, dan drummer_ jenius, menggunakan frasa Hemingway itu sebagai judul album Grace Under Pressure untuk studio ke-10 bandnya, Rush. (Lagu mereka lainnya yang pekat referensi literasi dan masyhur adalah “Tom Sawyer”—pinjaman judul novel legendaris karya Mark Twain).

Namun di Indonesia, hari-hari ini, “ grace under pressure” bukan lagi sekadar ungkapan apalagi mantra. Ia menjadi kondisi nyata yang mesti dihadapi Grace Natalie Louisa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (2014-2021). Sebuah tekanan dari manuver politik yang tak ia duga.

PSI–partai yang didirikannya–berlepas diri dari kasus yang sedang membelitnya, kendati secara formal ia masih menjabat sebagai Wakil Dewan Pembina.

“Kami pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian, karena ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi (oleh Grace Natalie),” ujar Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, dalam jumpa pers, Selasa (5/5).

Pada jumpa pers itu pegiat medsos Ade Armando juga mengumumkan pengunduran diri dari PSI, setelah sehari sebelumnya ia, Grace, dan Permadi Arya (Abu Janda) dilaporkan 40 ormas Islam anggota Aliansi Untuk Kerukunan Umat Beragama ke Bareskrim Polri, dengan tudingan memotong video ceramah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, di Masjid UGM, yang menjelaskan konflik berdarah di Poso dan Ambon.

Grace bukan wajah asing bagi publik, terutama sejak PSI berdiri di tahun yang sama dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Sebagai mantan jurnalis televisi, Grace pernah mewawancarai nama-nama besar seperti Steve Forbes, George Soros, Jose Ramos-Horta (Presiden Timor Leste), Abbisit Vejjajiva (Perdana Menteri Thailand)—untuk menyebut beberapa contoh.

Ia pun pernah meliput tsunami Aceh dan konflik horisontal di Poso, Sulawesi Tengah. Artinya, Grace terbiasa dengan disiplin verifikasi atas informasi. Cek dan ricek. Maka, bisa dipahami jika ia menyabet gelar prestisius Anchor of the Year 2008 versi News Anchor Admirer.

Namun setelah mendirikan PSI dan meninggalkan dunia jurnalistik, Grace bertungkus lumus dalam aktivitis politik praktis bermuatan psikologi kerumunan yang lebih menyukai narasi sensasional ketimbang verifikasi faktual.

Ahli psikologi kerumunan ( crowd psychology) Gustave Le Bon menjelaskan bahwa ketika individu bergabung dengan kerumunan, mereka akan mengalami “deinviduasi”—gejala kehilangan identitas pribadi dan kesadaran moral individual.

Secara sosiologis, kerumunan memiliki tiga ciri.

Pertama, *Anonimity (Ketersamaran)*. Individu merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia buat bersama massa. Apalagi jika sedang berada di pusat kekuasaan. (Sejak Juni 2024, Grace adalah komisaris independen MIND ID, yang merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia).

Kedua, *Suggestibility (Ketergesaan menerima masukan)*: Kerumunan sangat mudah dipengaruhi provokasi atau informasi yang membangkitkan emosi kolektif, tanpa memedulikan fakta objektif.

Ketiga, Contagion (Penularan): Emosi dan perilaku kerumunan menyebar dengan cepat seperti virus, melampaui nalar kritis individu.

Dari bingkai Sosiologi Politik, kasus Grace Natalie mencerminkan fenomena *The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki)* yang diformulasikan Robert Michels.

Kendati PSI dideklarasikan sebagai partai alternatif yang menentang struktur kolot kekuasaan, bahkan mendapat julukan “partai anak muda” untuk melawan hegemoni para politisi senior, namun pada akhirnya PSI tunduk pada rules of the game dalam ekosistem kekuasaan yang mengikat.

Grace sedang dibiarkan PSI menjadi “ sacrificial lamb (domba penyembelihan)”—atau istilah yang lebih lugas sebagai “tumbal”—upaya pembersihan citra partai.

Sebab, PSI harus membuang residu politik konfrontatif yang dulu melekat pada figur-figur pendiri– seperti Grace–agar bisa diterima tanpa banyak ketegangan dalam lingkungan koalisi gemuk KIM Plus (Koalisi Indonesia Maju Plus) yang terdiri dari 10 parpol pendukung pemerintah.

Sementara dari paradigma Sosiologi Media, Grace terkungkung dalam keyakinan kelompoknya sendiri (echo chamber) sehingga kehilangan daya kritis terhadap validitas konten (video ceramah JK) yang ia sebarkan secara sadar melalui akun medsos pribadinya.

Adanya arus balik dalam bentuk tsunami dukungan dari kubu dan simpatisan JK, membuat PSI secara taktis-strategis menjalankan “pemutusan solidaritas (sementara)” terhadap Grace.

Ini menjadi paradoks besar, karena sebagai partai yang mengibarkan kata “Solidaritas”, PSI justru tak bisa mewujudkan konsep itu kepada mantan Ketua Umum mereka sendiri.

Dari sisi analisis ruang publik Teori Habermas, memperlihatkan kian menguatnya public sphere kita yang semakin terdistorsi oleh intensi propaganda dan manipulasi informasi untuk mempengaruhi opini publik.

Bagi Habermas, ini menunjukkan keruntuhan ruang publik yang sehat karena dibajak oleh kepentingan elite politik (Refeudalization of the Public Sphere).

Puncak tragedinya adalah: seorang mantan jurnalis kawakan sekalipun bisa terbawa arus deras untuk memenangkan “pertempuran narasi” sesaat dengan segala cara, termasuk mengabaikan disiplin verifikasi jurnalisme yang ketat—tradisi yang sejatinya pernah dipegang teguh oleh Grace selama bertahun-tahun _sebelum_ menceburi dunia politik.

Apa boleh buat. Tanpa dukungan resmi PSI—dalam bentuk dukungan tim advokat—Grace Natalie kini harus berjalan menuju kantor Bareskrim Polri sendirian. Tanpa perisai hukum dari partai yang ia bangun dengan susah payah, Grace harus membuktikan integritas narasinya sampai titik keringat penghabisan kepada masyarakat.

Publik menanti apakah ia mampu menunjukkan kemangkusan mantra ” _Grace under pressure_”—sebuah ketenangan elegan di bawah tekanan sesuai definisi Hemingway—dan keluar dari pusaran badai politik ini dengan selamat, atau justru bakal hancur lebur akibat “under pressure” yang menjepitnya dari dua sisi secara bersamaan: tuntutan hukum pihak lawan dan pengabaian politik kubu tempatnya berpijak menjual gagasan.

Apapun hasil akhirnya nanti, sejarah akan mencatat kasus “Grace Natalie vs Potongan Video Ceramah JK” ini sebagai diskursus politik Indonesia kontemporer yang perlu menjadi pembelajaran bersama di era _Post-Truth_ yang kian ingar-bingar.

Jakarta, 9 Mei 2026

Tanggapan untuk tulisan ini bisa dikirimkan ke e-mail: akmal.n.basral@gmail.com

Artikel GRACE UNDER PRESSURE: Tragedi & Retak Kongsi Grace Natalie-PSI? pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar keputusan administratif dalam reshuffle kabinet.

Inilah langkah politik yang sarat makna, terutama jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei hari ini.

Sebuah hari yang secara historis identik dengan mobilisasi massa dan tekanan politik dari kelompok pekerja.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya sedang memainkan strategi klasik namun efektif, yakni: merangkul untuk mengendalikan.

Kooptasi sebagai Strategi Stabilitas

Jumhur bukan sosok teknokrat lingkungan hidup. Ia adalah aktivis buruh yang lama berada di garis depan advokasi pekerja.

Ketika figur seperti ini masuk ke dalam kabinet, pesan politiknya jelas. Pemerintah tidak ingin berhadapan dengan buruh di jalanan, melainkan mengajak mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk kooptasi politik, sebuah strategi meredam potensi oposisi dengan menjadikannya bagian dari sistem.

Dalam banyak kasus, pendekatan ini efektif untuk menurunkan tensi konflik. Buruh tetap turun ke jalan, tetapi tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi berseberangan dengan negara.

May Day 2026, dengan demikian, berpotensi tetap besar secara jumlah massa, tetapi lebih terkendali secara arah politik.

Dari Demonstrasi ke Legitimasi

Jika pada tahun sebelumnya publik menyaksikan gestur simbolik Presiden Prabowo yang “membuka baju” di hadapan buruh—sebuah ekspresi populisme yang kuat—maka tahun ini pendekatannya tampak lebih sistematis.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan simbol kedekatan, tetapi mulai membangun arsitektur politik yang mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam kekuasaan.

Dengan Jumhur berada di dalam kabinet dan tetap memiliki legitimasi di kalangan pekerja, demonstrasi berpotensi berubah fungsi: dari alat tekanan menjadi panggung legitimasi.

Dalam skenario ini, kehadiran Presiden di tengah massa buruh bukan lagi menghadapi kritik, melainkan menerima dukungan.

Mengelola Risiko Jalanan

Selama ini, May Day selalu menyimpan potensi eskalasi. Fragmentasi serikat buruh, isu-isu sensitif seperti outsourcing, PHK, dan perlindungan pekerja, dapat dengan mudah memicu aksi besar yang tidak terkendali.

Namun dengan adanya figur seperti Jumhur di dalam pemerintahan, negara memiliki “jembatan komunikasi” langsung dengan massa. Ini menurunkan kemungkinan demonstrasi berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar bersiap menghadapi demonstrasi, tetapi berupaya mendesain ulang karakter demonstrasi itu sendiri.

Risiko Mengintai

Meski terlihat canggih, strategi ini bukan tanpa risiko. Pertama, tidak semua kelompok buruh akan menerima pendekatan kooptasi. Sebagian bisa memandang langkah ini sebagai bentuk “penjinakan” gerakan, bahkan pengkhianatan terhadap independensi buruh.

Kedua, ekspektasi akan meningkat tajam. Ketika seorang aktivis buruh masuk ke dalam kabinet, publik pekerja berharap adanya perubahan nyata—bukan sekadar simbolik. Jika tuntutan-tuntutan utama tidak terpenuhi, kekecewaan yang muncul justru bisa lebih besar dan lebih berbahaya secara politik.
Dalam situasi seperti itu, kooptasi bisa berbalik menjadi bumerang.

Penutup

Penunjukan Jumhur Hidayat menjelang May Day 2026 menunjukkan pemerintah sedang menjalankan strategi preventif untuk menjaga stabilitas politik.

Demonstrasi tidak dihapus, tetapi diarahkan. Kritik tidak dibungkam, tetapi diserap. Namun pada akhirnya, keberhasilan strategi ini tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di panggung Monas pada 1 Mei, melainkan oleh apa yang terjadi setelahnya.

Jika kebijakan konkret tidak mengikuti, maka harmoni yang tampak hari ini bisa berubah menjadi akumulasi ketegangan di masa depan.

May Day tahun ini, dengan demikian, bukan sekadar peringatan perjuangan buruh—tetapi juga ujian bagi kemampuan negara mengelola kekuatan sosial tanpa kehilangan kepercayaan mereka.

Artikel May Day dan Strategi Politik di Balik Penunjukan Jumhur Hidayat pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Kalau lihat di zaman sekarang, media sosial sudah seperti bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang membukanya setiap hari, termasuk anak-anak yang sebenarnya masih di bawah umur. Saya sendiri sering melihat di sekitar saya, bahkan anak yang masih TK atau SD sudah terbiasa menggunakan handphone dan membuka media sosial.

Menurut saya, sebenarnya media sosial tidak sepenuhnya buruk. Kadang media sosial juga bisa menghibur atau membuat kita mengetahui hal-hal baru. Tetapi yang saya perhatikan, masalahnya muncul ketika anak-anak terlalu sering menggunakannya dan akhirnya jadi kebiasaan yang buruk.

Saya pernah melihat beberapa anak di sekitar tempat tinggal saya yang lebih sering duduk sambil bermain handphone daripada bermain di luar seperti dulu. Bahkan ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, kadang mereka tetap sibuk dengan layar masing-masing. Dari situ saya merasa bahwa media sosial bisa membuat anak jadi kurang berinteraksi secara langsung.

Hal lain yang menurut saya cukup terlihat adalah anak-anak mudah sekali meniru apa yang mereka lihat di media sosial. Kadang mereka mengikuti cara bicara atau gaya yang sedang viral. Padahal belum tentu hal tersebut cocok untuk usia mereka.

Selain itu, saya juga merasa media sosial bisa mempengaruhi perasaan anak. Di media sosial banyak orang yang terlihat memiliki kehidupan yang sangat menarik. Jika anak sering melihat hal seperti itu, bisa saja mereka merasa minder atau membandingkan diri dengan orang lain.

Dari yang saya amati juga, penggunaan media sosial yang terlalu sering bisa mengganggu waktu belajar. Anak-anak jadi lebih tertarik membuka media sosial daripada belajar atau mengerjakan tugas. Jika hal ini terus terjadi, tentu saja bisa berdampak pada prestasi mereka di sekolahan.

Menurut pendapat saya, penggunaan media sosial pada anak di bawah umur memang sebaiknya tidak dibiarkan bebas. Orang tua tetap perlu mengawasi dan mengatur waktu penggunaan handphone. Dengan begitu, anak-anak masih bisa menggunakan teknologi, tetapi tidak sampai mengganggu perkembangan mereka.

Artikel Perlunya Pembatasan Media Sosial Pada Anak pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Fenomena langkanya bahan bakar minyak (BBM) diikuti antrean panjang konsumen kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, hal ini memicu keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Di daerah seperti Medan dan Jember, warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi. Antrean kendaraan mengular hingga keluar area SPBU, menimbulkan kemacetan panjang di ruas jalan utama. Hal ini dipicu karena meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM.

Di Enrekang, Sulawesi Selatan, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan yang lebih parah memicu aksi panic buying, warga membeli BBM dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Jelas perilaku ini justru mempercepat habisnya stok di sejumlah SPBU. Kondisi di lapangan menunjukkan dampak fisik yang memprihatinkan: beberapa warga dilaporkan pingsan saat mengantre di tengah cuaca panas terik dan lamanya waktu menunggu, menjadi tekanan fisik tersendiri bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan dari pemerintah yang mengatakan kelangkaan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh menipisnya stok nasional, melainkan lebih kepada gangguan distribusi dan penyesuaian sistem penyaluran BBM subsidi, fakta kondisi di lapangan tetap memperlihatkan kesenjangan antara ketersediaan BBM dan akses masyarakat untuk mendapatkan BBM.

Melihat kondisi ini pemerintah mulai mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas sektor transportasi, risiko gangguan pasokan serta fluktuasi harga mendorong upaya penguatan transportasi publik sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap BBM.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. “Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Tapi kembali lagi, insentif itu ada yang kalau betul-betul terpaksa, ada yang terbatas juga,” ujar Muiz di Jakarta (KabarSDGs.com, 14/4/2026).

Dampak kelangkaan BBM tidak berhenti pada antrean panjang, melainkan berdampak di berbagai aspek kehidupan. Kelompok pekerja sektor informal menjadi pihak yang paling terdampak. Pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, dan pedagang kecil harus kehilangan waktu kerja karena harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar.

Dampak lain terlihat pada distribusi barang dan harga kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi akibat kelangkaan BBM mendorong pedagang menaikkan harga barang, sedangkan masyarakat sebagai konsumen harus siap menanggung kenaikan tersebut. Tentu saja bagi masyarakat berpenghasilan rendah kondisi ini terasa berat. Pengeluaran meningkat sedangkan pendapatan menurun drastis.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menyampaikan, stok BBM nasional aman untuk beberapa pekan ke depan dan meminta masyarakat menghindari panic buying karena distribusi dari terminal ke SPBU berjalan lancar. Kelangkaan BBM bukan karena kekurangan stok, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi yang tidak dibangun untuk menjamin pemerataan akses. Selama infrastruktur hilir tetap dikelola dengan logika efisiensi dan profit, bukan sebagai layanan publik yang harus menjangkau seluruh wilayah secara adil, maka kontradiksi antara “stok aman” dan “BBM langka” akan terus berulang.

Permasalahan alur distribusi BBM tidak dapat dilepaskan dari pola tata kelola energi yang menempatkan efisiensi ekonomi sebagai prinsip utama. Sistem distribusi BBM di Indonesia pada dasarnya dibangun dalam kerangka efisiensi biaya dan kelayakan bisnis, sebagaimana tecermin dalam berbagai regulasi sektor energi seperti UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang membuka ruang besar bagi mekanisme usaha dan persaingan dalam pengelolaan hilir migas. Dalam praktiknya, kerangka ini mendorong pengelolaan distribusi BBM mengikuti logika korporasi, yakni menekan biaya, memaksimalkan efisiensi, dan memprioritaskan wilayah dengan tingkat permintaan tinggi.

Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti terminal BBM, depo, dan SPBU tidak sepenuhnya berdasarkan pada kebutuhan pemerataan layanan publik. Wilayah dengan potensi konsumsi besar dan biaya distribusi rendah menjadi prioritas, sedangkan daerah terpencil, kepulauan, dan berbiaya tinggi cenderung tertinggal.

Islam sebagai agama yang sempurna, menjelaskan energi dikategorikan sebagai milkiyah ‘ammah (kepemilikan umum), yaitu sumber daya yang menjadi hak seluruh rakyat. Status ini meniscayakan energi tidak boleh dimonopoli atau diprivatisasi, melainkan harus dikelola untuk kemaslahatan bersama.

Negara dalam Islam berperan sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab langsung yang menjalankan fungsi ri’ayah (pengurusan urusan rakyat). Artinya, negara tidak sekadar membuat regulasi, tetapi memastikan secara nyata bahwa setiap individu memiliki akses terhadap energi dengan mudah.

Untuk menjamin ketersediaan BBM dalam jangka panjang, pemerintahan Islam wajib melakukan eksplorasi sumber energi secara masif dan berkelanjutan. Seluruh potensi migas dipetakan secara menyeluruh dan tepat, termasuk wilayah-wilayah yang belum tergarap secara optimal.

Eksplorasi tidak diposisikan sebagai aktivitas insidental, melainkan sebagai agenda strategis negara. Dengan demikian, cadangan energi terus diperbarui, dan kesinambungan pasokan dapat terjaga tanpa bergantung pada kondisi eksternal.

Distribusi BBM dalam Islam diposisikan sebagai layanan publik yang harus menjangkau seluruh wilayah tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan, harta (kekayaan publik) tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa sumber daya strategis seperti energi (BBM) wajib dikelola untuk menjamin akses yang merata bagi seluruh rakyat.

Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi sebagai penanggung jawab langsung (raa‘in) yang memastikan kebutuhan publik terpenuhi secara merata. Berdasarkan prinsip tersebut, negara membangun infrastruktur distribusi secara merata, termasuk di daerah terpencil dan berbiaya tinggi. Sistem distribusi dirancang dengan tingkat keandalan tinggi melalui penyediaan jalur alternatif, cadangan stok di berbagai titik, serta manajemen logistik yang fleksibel. Dengan demikian, gangguan di satu wilayah tidak akan menghambat pasokan secara keseluruhan.

Melalui tata kelola yang sesuai aturan pencipta inilah yang akan mampu mencegah terjadinya kelangkaan BBM secara berulang. Setiap aspek dari hulu hingga hilir dibuat untuk saling menguatkan dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan akses energi. Maka fenomena kelangkaan dan antrean panjang untuk mendapatkan BBM tak akan terjadi.[]

Artikel Ironi, Stok BBM Aman Namun Terjadi Kelangkaan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*

Artikel Krisis Reputasi Israel di Amerika pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Ada apa dengan mahasiswa? Baru-baru ini viral di sosial media berita adanya kasus pelecehan seksual di ruang digital dari sebuah kampus negeri ternama yaitu Universitas Indonesia (UI). Pelecehan seksual diduga dilakukan dalam grup chat mahasiswa. Dalam grup eksklusif tersebut, para pelaku saling mengirim pesan tidak senonoh, vulgar yang merujuk kepada objektivitas tubuh teman maupun dosen perempuan.

Kasus pelecehan tersebut menyeret sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak UI melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. Pihak universitas juga menggelar sidang pada Senin,13 April 2026 yang berakhir hingga Selasa,14 April 2026 dini hari dengan mendatangkan 16 terduga pelaku pelecehan seksual.

UI menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran, mulai dari sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini juga akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Selain penegakan sanksi, UI memastikan pendampingan komprehensif bagi pihak terdampak mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik.

Melihat situasi dan kondisi yang terus berkembang, pihak kampus Universitas Indonesia (UI) mengambil sikap tegas. Saat ini, pelaku tengah berada dalam proses penyidikan. Hal tersebut disampaikan Dr. Erwin Agustian Panigoro, M.M., selaku Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI. Ia menjelaskan, “Berdasarkan hasil penelusuran sementara, dinamika ini bermula dari interaksi dalam ruang komunikasi digital yang kemudian menyebar luas dan memicu respons publik. Perkembangan situasi di lingkungan kampus turut menjadi perhatian universitas, termasuk adanya dinamika sosial yang muncul sebagai respons atas kasus tersebut. UI memastikan bahwa kondisi ini telah dikelola dengan baik, sehingga tidak berkembang menjadi konflik fisik.”

Ternyata kasus dari Mahasiswa UI ini hanyalah satu dari ratusan yang terjadi. Terbukti disaat kasus pelecehan masih menyita perhatian,muncul kasus baru yang bikin publik geram dengan ulah oknum mahasiswa yang katanya berpendidikan dan berada di kampus favorit lagi bergengsi.

Belum sempat publik bernapas lega, Duarrr! Giliran Himpunan Mahasiswa Tambang ITB mengguncang panggung media. Video lama dari 2020 tiba-tiba viral lagi, menampilkan puluhan calon insinyur tambang goyang Erika dengan lirik yang seronok dinyanyikan penuh semangat.

Kampus sejatinya tempat mencetak generasi unggul, melahirkan para pemikir yang memiliki tingkat kecerdasan lebih hingga menjadi ujung tombak kemajuan sebuah negara. Mirisnya yang muncul kepermukaan adalah dangkalnya moral anak bangsa karena terjebak pada konten mesum.

Dilansir dari BBC news, (14/04/2026), menurut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi kasus per kasus, tetapi sudah menjadi pola yang sistemik. Lebih berbahaya lagi, pelakunya justru banyak berasal dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Ini menunjukkan sekolah dan kampus telah gagal menjadi ruang aman.

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terjadi 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah itu, kasus yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan seksual 46%, lalu diikuti kekerasan fisik 34%, dan perundungan 19% (Kompas.id, 14/4/2026)

Berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan di dunia pendidikan, menjadi bukti gagalnya konsep sistem kehidupan dan pendidikan saat ini. Sistem kehidupan yang diterapkan mengacu pada sekularisme. Menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama diruang publik. Di kehidupan umum manusia dibiarkan leluasa berekspresi dan berbuat tanpa memedulikan batas-batas dan nilai agama. Mengonsumsi konten-konten porno, melakukan pelecehan seksual menjadi hal yang lumrah menafikan rasa malu dan salah.

Dangkalnya akidah dan minimnya pemahaman agama semakin membuka lebar ruang kebebasan, mengikis rasa malu dan kesadaran menundukkan pandangan. Pun demikian dengan sistem pendidikan. Out put pendidikan hanya berfokus pada sukses secara materi tidak menjadikan individu yang bertakwa.

Melihat kasus pelecehan seksual merambat liar, mati satu tumbuh seribu sebetulnya menjadi sinyal buruk tentang potret generasi ke depan. Alih-alih mencetak generasi emas, bisa-bisa yang muncul Indonesia suram. Apa lagi penanganan yang dilakukan bisa dimanipulasi dengan uang dan jabatan,sanksi yang diberikan pun sebatas sanksi sosial, sanksi akademik dan pemberhentian sebagai mahasiswa.

Bagaimana Islam memandang tentang kejahatan seksual dan solusinya? Islam secara tegas mengharamkan segala jenis kekerasan seksual. Hal ini termasuk dosa besar karena merendahkan martabat serta mendatangkan murka Allah. Secara preventif, Islam menekankan pengendalian hawa nafsu dengan menundukkan pandangan, menutup aurat dan membatasi interaksi pria dan wanita.

Islam memosisikan tindak kekerasan seksual termasuk perbuatan kriminal serius yang berarti harus dijatuhi sanksi tegas berupa hukuman qishas, ta’zir, atau pemberian diyat. Hal ini agar timbul rasa takut dan jera bagi para pelaku dan sekaligus penggugur dosa. Dengan sanksi yang tegas manusia akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan serupa. Hukum berjalan sesuai dengan aturan Islam dan di bawah naungan negara.[]

Artikel Mahasiswa Terjebak Konten Mesum, Sinyal Buruk Indonesia Suram pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Ambisi menghadirkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai yang terbaik sepanjang sejarah bukan sekadar target teknokratis. Ia adalah ujian nyata bagi kesiapan “mesin” Badan Pusat Statistik, sebuah sistem besar yang terdiri dari kepemimpinan, sumber daya manusia, metodologi, teknologi, serta jejaring kerja dari pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar: seberapa siap seluruh komponen itu bekerja dalam satu irama, dan seberapa kuat mereka saling menguatkan?

Penunjukan Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi memberikan energi baru dalam menggerakkan transformasi tersebut. Ditambah dengan posisi BPS yang kini setara kementerian, terdapat penguatan legitimasi untuk mendorong orkestrasi data secara nasional. Namun, dalam kerangka “mesin”, kepemimpinan dan status kelembagaan ibarat penggerak awal—penting, tetapi kinerja sesungguhnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh sistem bekerja secara sinkron, dari pusat hingga unit terkecil di daerah.

Sensus Ekonomi 2026 dirancang dengan cakupan lapangan usaha yang lebih luas, berupaya menangkap aktivitas ekonomi hingga ke sektor informal dan ekonomi digital. Ini sejalan dengan praktik global yang mulai menggabungkan pendekatan sensus konvensional dengan pemanfaatan data alternatif. Riset dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa integrasi data administratif dan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkaya kualitas statistik resmi. Namun, kompleksitas yang meningkat juga membawa konsekuensi: kebutuhan kesiapan sistem yang jauh lebih matang dan merata.

Di sinilah pentingnya melihat “mesin BPS” secara utuh. Dari sisi metodologi, perlu ada keseimbangan antara perluasan cakupan dan menjaga kualitas data. Dari sisi teknologi, integrasi sistem menjadi kunci agar data tidak terfragmentasi. Sementara dari sisi sumber daya manusia, kapasitas petugas—terutama di daerah—menjadi penentu yang paling nyata. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi penjaga kualitas di garis depan.

Peran ini layak mendapat perhatian lebih, sekaligus penguatan yang konsisten. BPS daerah selama ini telah menjadi tulang punggung dalam berbagai kegiatan statistik nasional, sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak sederhana. Pengalaman lapangan, kedekatan dengan responden, serta kemampuan membaca konteks lokal adalah kekuatan yang tidak tergantikan. Ketika dukungan pusat mampu menjangkau dan memperkuat kapasitas ini, maka kualitas data nasional akan terangkat secara alami.

Riset dari World Bank dan United Nations Statistics Division menegaskan bahwa sistem statistik yang kuat selalu dibangun di atas koordinasi lintas level pemerintahan yang solid. Dalam konteks Indonesia, ini berarti hubungan pusat dan daerah tidak cukup hanya bersifat instruktif, tetapi perlu tumbuh sebagai kemitraan yang saling percaya. Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi (KKD) bukan hanya prinsip kerja, melainkan fondasi yang menjaga agar seluruh sistem tetap terhubung.

Metafora “pimpinan lari sprint, anak buah lari marathon” membantu menjelaskan dinamika tersebut. Kepemimpinan pusat perlu bergerak cepat, menetapkan arah, dan menjaga momentum. Namun di sisi lain, pelaksana di daerah menjalankan ritme yang lebih panjang—menjaga konsistensi, menghadapi tantangan lapangan, dan memastikan kualitas tetap terjaga dari waktu ke waktu. Keduanya bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk diselaraskan.

Ketika sprint di pusat diterjemahkan menjadi ritme yang realistis di daerah, maka energi perubahan tidak akan terputus. Sebaliknya, ia akan mengalir sebagai kekuatan kolektif. Di titik ini, rasa saling memahami menjadi kunci: pusat memahami tantangan lapangan, daerah memahami arah besar yang ingin dicapai. Dari sana, muncul sense of ownership yang membuat transformasi terasa sebagai upaya bersama, bukan sekadar instruksi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah optimalisasi kerja sama pengumpulan data antar Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam kerangka “mesin”, kolaborasi ini adalah bahan bakar yang menentukan efisiensi. Integrasi data administratif dapat mengurangi beban lapangan sekaligus meningkatkan konsistensi. Namun praktiknya membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan.

Di sinilah peran BPS menjadi semakin strategis—bukan hanya sebagai produsen data, tetapi sebagai penghubung yang menjaga agar berbagai sumber data dapat saling melengkapi. Upaya ini tentu tidak ringan, tetapi ketika dilakukan secara bertahap dan konsisten, hasilnya dapat memperkuat fondasi statistik nasional secara signifikan.

Pada akhirnya, ambisi menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai yang terbaik adalah peluang besar sekaligus tanggung jawab bersama. Modal awalnya sudah kuat: kepemimpinan baru, arah transformasi yang jelas, serta pengalaman panjang BPS dalam menyelenggarakan sensus dan survei berskala nasional.

Yang dibutuhkan selanjutnya adalah menjaga agar seluruh komponen mesin tetap selaras—antara pusat dan daerah, antara kecepatan dan ketahanan, antara target dan kesiapan. Karena dalam sistem sebesar ini, kekuatan tidak hanya terletak pada siapa yang paling cepat bergerak, tetapi pada seberapa kompak seluruh bagian mampu bekerja bersama.

Jika itu terjaga, maka Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya berpotensi menjadi yang terbaik dalam sejarah, tetapi juga menjadi cerminan kedewasaan sistem statistik Indonesia yang tidak hanya kuat secara desain, tetapi juga hangat dalam kolaborasi, dan kokoh dalam pelaksanaan.

Artikel Menuju Sensus Terbaik, Seberapa Siap Mesin BPS? pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Bayangkan begini: Ibu Sari pagi ini beli susu anak, baju, dan peralatan dapur lewat HP. Total Rp 850 ribu. Bayar pakai dompet digital. Selesai. Cuma 15 menit. Kelihatannya biasa aja, kan? Tapi kalau jutaan orang Indonesia melakukan hal yang sama setiap hari, angkanya jadi gila-gilaan.

Belanja online Indonesia tahun 2024 mencapai 75 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.200 triliun). Itu lebih besar dari anggaran beberapa kementerian pemerintah!

Rata-rata orang Indonesia belanja online Rp 543 ribu per bulan. Kalikan dengan 215 juta orang yang belanja online, hasilnya? Uang berputar dalam jumlah fantastis. Dan fakta menariknya adalah 7 dari 10 orang belanja pakai HP, bukan laptop. Jadi ponsel Anda sekarang ini bukan cuma buat scrolling—tapi mesin ekonomi mini.

Warung Jadi Toko Online: Kisah Pak Budi dan Jutaan UMKM

Pak Budi di Yogyakarta dulu jualan batik di pasar tradisional. Sekarang? Jualan online, omzet puluhan juta per bulan.

Cerita kayak gini ada jutaan. Usaha kecil menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60% ekonomi nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Artinya, hampir semua orang Indonesia kerja di UMKM.

Tahun 2020, ada 11 juta UMKM yang sudah jualan online. Target pemerintah: 30 juta UMKM digital tahun 2030.

Pemerintah nggak cuma ngomong doang. Mereka mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 35 triliun buat beli produk UMKM. Ini contoh nyata keputusan politik yang langsung mengubah hidup orang kecil.

Dompet Digital: Uang Tanpa Kertas

Hampir setengah (45%) pembayaran belanja online sekarang pakai dompet digital seperti GoPay, OVO, atau DANA. Uang fisik mulai ditinggalkan.

Transaksi dompet digital tahun 2023 mencapai Rp 835 triliun—angka yang sulit dibayangkan. Itu setara dengan ratusan gedung pencakar langit.

Yang paling populer sekarang? Beli sekarang, bayar nanti (BNPL). 68% orang pakai sistem ini. Cara orang Indonesia hutang dan cicilan udah berubah total.

Peran Pemerintah

Transformasi digital ini nggak terjadi sendiri. Pemerintah main peran besar:

Beberapa aturan-aturan baru yang mendukung antara lain:

• UU Perlindungan Data Pribadi (2022) yang mengatur gimana perusahaan menyimpan data kita
• UU Cipta Kerja yang mempermudah perizinan usaha online

Pemerintah juga membangun jaringan internet fiber optik, pusat data, dan jaringan 5G. Ini bukan cuma soal internet cepat—tapi soal siapa yang menguasai ekonomi masa depan. Hasilnya? Indonesia sekarang jadi negara tujuan investasi digital terbesar kedua di ASEAN, dengan nilai USD 21,97 miliar.

Fenomena Live Shopping, Masalah dan Proyeksi Kedepannya

6 dari 10 orang Indonesia pernah beli barang sambil nonton live streaming. Lihat influencer masak, langsung beli panci yang dia pakai. Lihat selebgram pakai baju bagus, klik beli.

Brand lokal Indonesia sekarang bersaing sama merek internasional lewat TikTok Shop dan Instagram. Siapa sangka jualan lewat video bisa seampuh ini?

Taksemua indah. Masih banyak daerah yang internetnya lemot, banyak orang yang nggak ngerti cara jualan online, dan penipuan online makin banyak.

Banyak platform besar yang asing semua—mereka yang kuasai pasar Indonesia. Ini jadi dilema politik: kita mau kontrol sendiri atau biarkan asing yang pegang kendali?

Ekonomi digital Indonesia diprediksi bisa mencapai 600 miliar dollar AS tahun 2030. Itu hampir setara seluruh ekonomi Indonesia 10 tahun lalu!

Belanja online sendiri bisa mencapai USD 95 miliar tahun 2029. Angka yang bikin negara lain ngiler.

Kesimpulan

Jadi setiap kali Anda:

Beli barang di marketplace
Bayar pakai GoPay atau OVO
Nonton live shopping
Pesan makanan online

Anda tak cuma belanja. Anda sedang:

Menggerakkan ekonomi nasional
Memberi makan jutaan UMKM
Ikut menentukan arah politik ekonomi Indonesia

Ponsel di tangan Anda adalah senjata ekonomi. Dan setiap klik Anda, tanpa sadar, adalah suara politik tentang masa depan Indonesia.

Pertanyaannya cuma satu: siapa yang akan mengontrol ekonomi digital ini—kita atau mereka?. (Ahmad Syamil Muzzakkir, Mahasiswa Universitas Tazkia)

Artikel Dari Belanja Online Sampai Politik: Ternyata Ponsel Kita Menggerakkan Ekonomi Negara pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Game online telah menjadi hiburan populer di kalangan mahasiswa. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memengaruhi motivasi belajar. Artikel ini membahas dampak serta pentingnya mengatur waktu antara belajar dan bermain.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan mahasiswa, terutama dalam hal hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang sangat populer saat ini adalah game online. Permainan ini dapat diakses dengan mudah melalui smartphone maupun komputer sehingga banyak mahasiswa menjadikannya sebagai aktivitas pengisi waktu luang. Kehadiran game online memang memberikan kesenangan tersendiri, tetapi penggunaan yang berlebihan berpotensi memengaruhi motivasi belajar.

Di satu sisi, game online memiliki manfaat tertentu jika dimainkan secara bijak. Beberapa jenis permainan dapat melatih kemampuan berpikir cepat, strategi, serta kerja sama dalam tim. Selain itu, bermain game juga dapat membantu mahasiswa mengurangi stres setelah menjalani kegiatan perkuliahan yang padat. Kondisi mental yang lebih rileks tentu dapat membantu seseorang kembali belajar dengan lebih nyaman dan fokus.

Namun di sisi lain, kebiasaan bermain game online dalam waktu yang terlalu lama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap semangat belajar. Mahasiswa yang terlalu sering bermain game cenderung mengabaikan tanggung jawab akademiknya, seperti menunda mengerjakan tugas atau mengurangi waktu membaca materi kuliah. Akibatnya, motivasi untuk belajar dapat menurun karena perhatian lebih banyak tertuju pada permainan dibandingkan pada kegiatan akademik.

Selain memengaruhi pengelolaan waktu, intensitas bermain game juga dapat berdampak pada konsentrasi belajar. Ketika seseorang sudah terbiasa bermain dalam durasi yang lama, keinginan untuk kembali bermain sering muncul bahkan saat sedang belajar. Hal ini membuat proses memahami materi menjadi kurang maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi akademik serta rasa percaya diri dalam mengikuti perkuliahan.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan dalam mengatur waktu dan mengendalikan diri. Membuat jadwal belajar yang teratur serta membatasi durasi bermain game merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab akademik. Dengan pengelolaan waktu yang baik, game online tidak harus menjadi penghambat motivasi belajar, tetapi tetap dapat dinikmati sebagai sarana hiburan.

Pada akhirnya, pengaruh game online terhadap motivasi belajar sangat bergantung pada bagaimana setiap individu memanfaatkannya. Jika digunakan secara wajar dan tidak berlebihan, game online dapat memberikan manfaat. Sebaliknya, jika dimainkan tanpa batasan, permainan ini berpotensi menurunkan semangat belajar. Oleh karena itu, sikap bijak dalam menggunakan teknologi menjadi kunci penting bagi mahasiswa di era digital saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, game online memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa, baik dari sisi positif maupun negatif.

Dampak positif:

1.Melatih kemampuan berpikir strategis
2.Meningkatkan kerja sama tim
3.Menjadi sarana hiburan untuk mengurangi stres

Jika digunakan secara wajar, game online dapat memberikan efek relaksasi yang membantu mahasiswa lebih siap dalam belajar.

Namun, dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain:

1.Berkurangnya waktu belajar
2.Kebiasaan menunda tugas
3.Menurunnya konsentrasi dalam memahami materi

Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar dan berpotensi memengaruhi prestasi akademik mahasiswa.

Artikel Game Online: Hiburan atau Penghambat Motivasi Belajar? pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.